Rasio Luas kawasan kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi yang harus ditangani telah tertangani

Keterangan: Data yang menunjukkan persentase atau rasio luas kawasan kumuh kategori 10–15 hektare yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan telah dilakukan penanganan dibandingkan dengan total luas kawasan kumuh yang wajib ditangani pada periode tertentu. Penanganan meliputi peningkatan kualitas permukiman, penyediaan infrastruktur dasar, penataan lingkungan, dan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun: 2025

Sumber: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman


Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi (ha) Luas kawasan kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi yang harus ditangani telah tertangani Rasio Luas kawasan kumuh 10-15 Ha kewenangan provinsi yang harus ditangani telah tertangani (persen) Satuan
82 Maluku Utara 8.201 Halmahera Barat 131 105 1 Persen
82 Maluku Utara 8.202 Halmahera Tengah 175 140 1 Persen
82 Maluku Utara 8.203 Kepulauan Sula 11 9 1 Persen
82 Maluku Utara 8.204 Halmahera Selatan 48 38 1 Persen
82 Maluku Utara 8.205 Halmahera Utara 50 41 1 Persen
82 Maluku Utara 8.206 Halmahera Timur 252 227 1 Persen
82 Maluku Utara 8.207 Pulau Morotai 202 162 1 Persen
82 Maluku Utara 8.208 Pulau Taliabu 31 25 1 Persen
82 Maluku Utara 8.271 Ternate 113 95 1 Persen
82 Maluku Utara 8.272 Tidore Kepulauan 72 60 1 Persen
Maluku Utara 1.085 900 1 Persen