Tahun: 2025
| 1 | Pendidikan | Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus memenuhi aksesibilitas, sarana & prasarana serta peningkatan kualitas pendidikan di Maluku Utara | Dinas Pendidikan | |
| 2 | Kesehatan | Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperhatikan pembangunan infrastruktur kesehatan dan penambahan tenaga kesehatan (dokter) segera dipenuhi dan dipastikan tersebar secara merata di semua daerah, guna memastikan proses pelayanan dibidang kesehatan dapat terjangkau dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakatsecara murah dan merata. | Dinas Kesehatan | |
| 3 | Pekerjaan Umum | Indeks Infrastruktur wilayah masih dibawah 80% sehingga Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu intervensi program yang terkait dengan Infrastruktur wilayah | Dinas Pekerjaan Umum | |
| 4 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM | Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera merealisasi program Koperasi Merah Putih yang merupakan program nasional | Dinas Perindag, Koperasi & UKM | |
| 5 | Perencanaan dan Riset Daerah | Bappeda sebagai OPD yang membidangi perencanaan pembangunan dalam menyusun program prioritas dalam APBD perlu berbasis data dan permasalahan wilayah di masing-masing daerah | Bappeda | |
| 6 | Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah | BPKAD perlu menerapkan manajemen kas yang baik sehingga mampu menjaga ketersediaan kas daerah. | BPKAD | |
| 7 | Pendapatan Daerah | Bapenda memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa potensi PAD di daerah dapat tergali dan dikelola secara optimal sehingga program/kegiatan harus terencana dan penetapan target harus rasional, terukur dan dapat dicapai | Bapenda | |
| 8 | Ketahanan Pangan | Kebutuhan pangan hampir 80% dipasok dari luar Provinsi Maluku Utara, ini menunjukkan ketergantung persediaan pangan sangat tinggi | Dinas pangan | |
| 9 | Perumahan dan Permukinan | Dinas Perkim perlu melakukan pendataan masyakat yang berhak mendapatkan program Rumah Layak Huni sehingga tepat sasaran penerima program tersebut. | Dinas Perkim | |
| 10 | Inspektorat | Inspektorat perlu meningkatkan pengawasan secara berkala dan terencana terhadap semua program/kegiatan pada tahun anggaran tersebu | Inpektorat | |
| 11 | Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Chasan Boisorie | Pansus LKPJ merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD agar membentuk pansus BLUD RSUD dr Ch. Boesoer | Tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr Chasan Boesoirie belum memadai masih konvensional yang menyebabkan inefisiensi, tidak fleksibel dalam pengelolaan anggaran, dan rendahnya kualitas pelayanan rumah sakit | Dinas Kesehatan |
Tidak ada visualisasi yang dapat dibuat secara otomatis untuk data ini.