Cakupan Implementasi Pengendalian Perizinan Pendidikan

Keterangan: Cakupan Implementasi Pengendalian Perizinan Pendidikan SMA adalah tingkat pelaksanaan pengendalian dan penataan perizinan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diukur berdasarkan jumlah SMA yang telah memiliki izin operasional aktif atau surat rekomendasi resmi dibandingkan dengan seluruh SMA yang beroperasi di wilayah tertentu. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kepatuhan penyelenggaraan pendidikan SMA terhadap ketentuan perizinan yang berlaku

Tahun: 2025

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


No Kode Provinsi Nama Provinsi Kode Kabupaten/Kota Nama Kabupaten/Kota Jumlah SMA SMA yang memiliki Izin Aktif Presentase Satuan
1 82 Maluku Utara 8.201 Halmahera Barat 20 18 90 Persen
2 82 Maluku Utara 8.202 Halmahera Tengah 12 12 100 Persen
3 82 Maluku Utara 8.203 Kepulauan Sula 17 17 100 Persen
4 82 Maluku Utara 8.204 Halmahera Selatan 59 59 100 Persen
5 82 Maluku Utara 8.205 Halmahera Utara 27 26 96 Persen
6 82 Maluku Utara 8.206 Halmahera Timur 18 18 100 Persen
7 82 Maluku Utara 8.207 Pulau Morotai 16 16 100 Persen
8 82 Maluku Utara 8.208 Pulau Taliabu 12 12 100 Persen
9 82 Maluku Utara 8.271 Kota Ternate 20 20 100 Persen
10 82 Maluku Utara 8.272 Kota Tidore Kepulauan 26 26 100 Persen
Total 227 224 99 Persen