{
    "nama_dataset": "Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal",
    "deskripsi": "Bidang Perencanaan adalah unit kerja di DPMPTSP yang bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan penanaman modal, dan deregulasi penanaman modal berdasarkan pedoman dan peraturan perundang \u2013 undangan yang berlaku agar tercipta lingkungan investasi yang kondusif.",
    "tahun": 2025,
    "keterangan": "Cakupan implementasi pengembangan iklim penanaman modal",
    "sumber": "Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu",
    "dibuat_pada": "2026-02-13T00:49:04.000000Z",
    "diupdate_pada": "2026-04-04T15:50:19.000000Z",
    "data": [
        [
            "NO",
            "URAIAN KEGIATAN",
            "KAB\/KOTA",
            "IMPLEMENTASI",
            "KETERANGAN"
        ],
        [
            1,
            "Rencana Umum Penanaman Modal ( RUPM)",
            "Kota Ternate",
            "1",
            "Penyusunan RUPM Provinsi Maluku Utara dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah Provinsi Maluku utara ,kab\/kota dalam implementasi program pembangunan melalui sistem pendanaan rencana Penman Modal yang dapat dikelola dengan baik. "
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kota Tidore",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Halmahera Tengah",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Halmahera Barat",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "kab. Halmahera Utara",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Halmahera Selatan",
            "1",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Halmahera Timur",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Sula",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Pulau Taliabu",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Morotai",
            "-",
            null
        ],
        [
            2,
            "Pembuatan Peta Potensi Investasi",
            "Kota Ternate",
            "1",
            "data dan\ninformasi potensi investasi, antara lain melalui pemetaan potensi dan\npeluang investasi daerah. Selain itu, kegiatan pemetaan potensi dan\npeluang investasi daerah juga merupakan upaya penting dalam\nmempromosikan potensi dan peluang investasi daerah "
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kota Tidore",
            "1",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Halmahera Tengah",
            "1",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Halmahera Barat",
            "1",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "kab. Halmahera Utara",
            "1",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Halmahera Selatan",
            "1",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Halmahera Timur",
            "1",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Sula",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Pulau Taliabu",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Morotai",
            "-",
            null
        ],
        [
            3,
            "Rancangan peraturan daerah  penyelenggaraan perizinan dan insentif kemudahan berusaha",
            "Kota Ternate",
            "0.3",
            "Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di daerah melalui penyelenggaraan perizinan berusaha dan fasilitas penanaman modal yang berkualitas dan bertanggung jawab dengan melihat dinamika perkembangan dan peraturan perundang undangan diperlukan dasar hukum untuk penyelenggaraan perizinan berusaha dan fasilitas penanaman modal di daerah melalui peraturan daerah"
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kota Tidore",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Halmahera Tengah",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Halmahera Barat",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "kab. Halmahera Utara",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Halmahera Selatan",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Halmahera Timur",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Sula",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Pulau Taliabu",
            "-",
            null
        ],
        [
            null,
            null,
            "Kab. Morotai",
            "-",
            null
        ]
    ]
}